Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher berharap lima calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang terpilih dapat bekerja dengan baik dan efisien dalam mengelola dana haji secara baik, benar, syar’i dan hati-hati.

“Saya memiliki harapan besar, bahwa penyelenggaraan haji akan terjadi efisiensi dan akan mempermudah peningkatan pelayanan,” ungkap Ali Taher usai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dewas BPKH di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (26/4/2017) malam.

Dalam rapat yang dilakukan selama dua hari berturut-turut ini, terdapat 10 nama calon yang mengikuti fit dan proper test untuk disaring menjadi lima kandidat. Kelimanya terpilih berdasarkan proses seleksi administratif dan juga wawancara.

“Kita mendapatkan orang-orang yang terbaik menurut profesionalismenya, pandangan-pandangan agama secara syariah, maupun dari sisi kompetensi, serta telah mewakili dari berbagai macam kalangan masyarakat,” tutur politisi dari F-PAN ini.

Sementara itu, terkait tugas dan fungsi BPKH, ia menjelaskan, nantinya BPKH tidak mengelola dana abadi sepenuhnya. Tetapi, lebih kepada pengawasan dan kontrol dalam mengarahkan investasi anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan aspek teknis terletak di Badan Pelaksana, sehingga diharapkan kedua badan tersebut sudah dapat berjalan maksimal.

Ali juga menambahkan bahwa dalam waktu jangka pendek, BPKH harus memberikan alternatif-alternatif investasi dengan arahan yang jelas. Prinsip investasi yaitu aman dan hati-hati karena menyangkut dana umat yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp 93 triliun yang masih ada di kas haji dan akan segera dipindahkan ke rekening BPKH. Sejauh ini, investasi yang dilakukan Kementerian Agama untuk investasi suku kas dengan dana tidak lebih dari tiga triliun.

Selanjutnya, kelima nama terpilih akan  diumumkan di Rapat Paripurna pada Kamis (27/04/2017), kemudian akan diteruskan ke Presiden. (ls/ann)/foto:runi/iw.